Latar Belakang Masa Reformasi Indonesia & Tujuannya | Sejarah Kelas 9

mengenal masa reformasi di Indonesia

Pada artikel Sejarah kelas 9 ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia, yakni Masa Reformasi tahun 1998. Mari kita belajar mulai dari latar belakang, hingga tujuannya!

 

Kamu mungkin sudah sering mendengar kata reformasi, bukan? Kata ini pasti sering muncul di buku pelajaran IPS kamu, deh. Tapi, kamu tahu nggak, apa yang dimaksud dengan reformasi? Kenapa Indonesia perlu mengadakan reformasi? Oke, oke, untuk lebih jelasnya, yuk simak baik-baik artikel berikut!

 

Pengertian Reformasi

Apa itu reformasi? Menurut KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat.

Perubahan sistem, dan tata kelola kehidupan, dan berlangsung cepat. Hmmm, ketika membaca pengertian tersebut, mungkin kamu sedikit teringat dengan pengertian revolusi, bukan?

Namun, ada sedikit perbedaan guys, berdasarkan pengertiannya, makna reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada sistem dan tata kelola masyarakat, tetapi juga cenderung pada perubahan di tingkat yang menyangkut permasalahan dengan authority atau formal power (kekuasaan).

Baca Juga: Apa Saja Perjuangan Bersenjata untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI?

 

Latar Belakang Masa Reformasi 1998 di Indonesia

Tahukah kamu, ternyata Indonesia pernah mengalami peristiwa reformasi, lho! Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Suharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997.

Baca Juga: Siapa Saja Tokoh Kemerdekaan dan Revolusi Indonesia?

Kerusuhan Reformasi 1998 di Indonesia

Kerusuhan yang terjadi saat krisis ekonomi yang memicu era reformasi di Indonesia pada Tahun 1998. (Wikimedia Commons)

 

Kondisi  pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didominasi oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing.

Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada enam hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998, yaitu:

  • Adili Suharto dan para pengikutnya
  • Amandemen UUD 1945
  • Otonomi daerah seluas-luasnya
  • Tegakkan supremasi hukum
  • Berantas KKN
  • Turunkan Suharto dari kursi pemerintahan, dan
  • Hapuskan dwifungsi ABRI

 

Tuntutan gerakan reformasi 1998 di Indonesia

Baca Juga: 7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945

 

Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kamu sering punya kesulitan nggak nih saat belajar? Udah coba fokus, tapi susah paham? Mungkin kamu bisa coba cara belajar yang baru lewat fitur ADAPTO di ruangbelajar! Fitur ini bisa menyesuaikan dengan kecepatan belajarmu. Nah, pembahasan materi ini, juga sudah dilengkapi dengan fitur Adapto, lho! Jadi, jangan lupa cobain di aplikasi Ruangguru, ya!

IDN CTA Blog Adapto Ruangguru 2022

 

Tragedi Trisakti

Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi adalah terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu, terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran, yang menyebabkan empat orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan.

Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998.

 

Kerusuhan dan Penjarahan Massal

Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota.

Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah.

Rangkaian peristiwa kejatuhan orde baru menuju reformasi

Baca Juga: Kelahiran Masa Orde Baru

 

Pendudukan Gedung MPR/DPR

Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstrasi adalah para mahasiswa.

Pada 20 Mei para demonstran mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR dan mendesak agar Presiden Suharto lengser dari jabatannya. dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk Gedung MPR/DPR di Senayan.

Pengunduran diri Soeharto oleh tuntutan DPR dan Masyarakat

Pengunduran diri Suharto dari jabatan presiden di Istana Negara pada 21 Mei 1998. (Wikimedia Commons)

 

Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari badan legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Suharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya.

Ia kemudian menunjuk wakilnya, B.J.Habibie, untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden RI  di Istana Negara. Dengan lengsernya Suharto dan majunya B.J.Habibie sebagai presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia.

 

Sistem Pemerintahan Indonesia pada Masa Reformasi

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Berikut perubahan-perubahan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa Reformasi:

1. Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Masa Reformasi menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode, dimana masing-masing periode akan berdurasi selama lima tahun.

2. Pemilihan Umum yang Lebih Demokratis

Sistem pemilihan umum diubah untuk memastikan kebebasan dan keadilan. Pemilu diperkenalkan ke masyarakat, sehingga rakyat bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah secara langsung.

3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah. Hal ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola urusan mereka sendiri.

4. Penguatan Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diperkuat untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan legislasi. DPD dibentuk sebagai representasi daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

5. Pembentukan Lembaga-Lembaga Baru

Beberapa lembaga baru dibentuk untuk mendukung demokrasi dan reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memerangi korupsi.

6. Reformasi Birokrasi dan Hukum

Upaya reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Reformasi hukum juga dijalankan untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara.

7. Kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia

Masa Reformasi ditandai dengan peningkatan kebebasan pers dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Media menjadi lebih bebas untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik pemerintah.

8. Partisipasi Publik dan Masyarakat Sipil

Partisipasi publik dalam proses politik meningkat, dengan peran aktif organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok advokasi dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik.

Secara keseluruhan, ciri utama sistem pemerintahan Indonesia pada masa Reformasi adalah perubahan fundamental yang mengarah pada pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan berakhirnya Masa Orde Baru, Indonesia memasuki sistem pemerintahan yang baru. Dimana, presiden masa reformasi yang pertama kali menjabat adalah B.J. Habibie, selaku wakil presiden Suharto di masa kepemimpinan sebelumnya.

Nah, sekarang kamu, jadi lebih paham, kan dengan latar belakang peristiwa reformasi di Indonesia? Ingin belajar lebih banyak lagi tentang reformasi maupun materi sejarah lainnya? Tenang aja! Ada ribuan video belajar  di ruangbelajar yang bisa kamu tonton, untuk mempelajari sejarah dengan lebih seru!

Yuk, download aplikasi Ruangguru, dan kepoin materi belajarnya!

CTA ruangbelajar

Sumber Foto:

Jakarta riot 14 May 1998, Wikimedia Commons [Daring] Tautan: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakarta_riot_14_May_1998.jpg (Diakses 13 April 2022)

Suharto resigns, Wikimedia Commons [Daring] Tautan: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suharto_resigns.jpg (Diakses 13 April 2022)

 

Artikel ini diperbarui pada 28 Mei 2024.

Leo Bisma