Kehidupan Ekonomi dan Politik Masa Reformasi | Sejarah Kelas 12

Artikel ini membahas seputar kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi. Sebuah fase baru yang lahir setelah 32 tahun pemerintahan orde baru berkuasa. Ada banyak perubahan pada kebijakan-kebijakannya. 

—

Squad, kamu tahu apa itu reformasi dan kapan terjadinya nggak? Kalau misalnya kamu belum tahu dan ingin mengetahuinya, maka kamu harus memahami terlebih dahulu masa pemerintahan orde baru. Kenapa? Karena reformasi lahir setelah orde baru tumbang. Apa sih reformasi itu?

Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa orde baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.

Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya.

1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar lho, Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget? Soalnya nih, bapak presiden kita yang terkenal dengan kejeniusannya ini, pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim orde baru. Jadi, rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum Squad.

Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget lho. Bayangin deh, dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa orde baru. Dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan. Kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi.

Nah, berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie:

• Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 di antaranya diubah agar lebih demokratis
• Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi
• Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers
• Jejak pendapat wilayah Timor-timur
• Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang pernah mengkritik presiden).
• Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.
• Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI.

Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, di antarnya:

• merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi,
• merekonstruksi perekonomian nasional,
• melikuidasi bank-bank bermasalah,
• membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
• menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp 10.000,-
• mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
• mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Baca Juga: Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

2. Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah presiden RI ke-4? Tahu dong harusnya. Nah Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas lho dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.

Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengelurkan beberapa kebijakan politik, beberapa di antarnya adalah:

• Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.
• Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.
• Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.
• Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek.
• Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
• Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
• Membekukan MPR dan DPR.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara) mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.

Tapi Squad, ternyata banyak lho pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi. Hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun.

Nah oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais, atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar Tap. No. VII/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri.

Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali Squad. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Joko Widodo (Jokowi) yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kamu mau tahu seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi pada saat pemerintahan Megawati, SBY, dan Jokowi? Kamu tinggal download aplikasi ruangguru, kemudian kamu berlangganan ruangbelajar deh! Nanti kamu akan mendapat jawabannya.

Sumber Referensi

Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. and Zuhdi, S. (2018) Sejarah Indonesia. 2. Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Artikel diperbaharui 27 November 2020