Program Kerja Kabinet Djuanda | Sejarah Kelas 12

Apa saja program kerja Kabinet Djuanda? Yuk simak penjelasannya di artikel Sejarah Kelas 12 berikut ini!

—

Sebelumnya kamu sudah tahu dong bagaimana proses terbentuknya Kabinet Djuanda. Kabinet ini mempunyai tugas untuk mengembalikan Irian Barat dan juga menyelesaikan permasalahan ekonomi. Wah berat juga ya.

Tapi tenang aja, untuk mengatasi masalah tersebut, Perdana Menteri Djuanda beserta kabinetnya langsung membuat program kerja.

Baca Juga: Proses Terbentuknya Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959) (Sumber: kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id)

Kabinet Djuanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya.

Berikut ini program-program kerja Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya: 

1. Membentuk Dewan Nasional

2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia

3. Melanjutkan pembatalan KMB

4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia

5. Mempercepat pembangunan

Yuk, kita bahas satu per satu!

1. Membentuk Dewan Nasional

Program pertama yang dilakukan kabinet ini adalah membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional sendiri adalah badan baru yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat, serta menjadi penasihat pemerintahan sehingga tidak ada perubahan dalam konstitusi. 

Terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pergolakan di daerah-daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem perekonomian nasional.

2. Normalisasi Keadaan Republik Indonesia

Pergolakan yang terjadi di beberapa daerah Indonesia tentunya dikhawatirkan akan menimblkan disintegrasi. Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, tanggal 10-14 September 1957.

Munas itu membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah juga antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik.

Dalam mengupayakan terwujudnya keputusan Munas, pada bulan Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

Pada Munap ini disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi harapan daerah. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan yang belum dapat direalisasikan. Pasalnya, saat itu muncul berbagai peristiwa nasional yang harus segera ditangani oleh pemerintah, salah satunya yang paling genting adalah peristiwa Cikini.

Tidak hanya itu saja, pada tanggal 13 Desember 1957, keluarlah Deklarasi Djuanda yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia.

Hal tersebut menjadi catatan gemilang dari Kabinet Karya lho. Deklarasi Djuanda juga mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Peraturan lama menyebutkan jika laut teritorial memiliki lebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut.  

Jika Deklarasi Djuanda tentang laut teritorial diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan yang merupakan satu kesatuan.

3. Melanjutkan Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)

Tahukah kamu, bahwa Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah disepakati pada 1949 harus dibatalkan secara sepihak pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo? Salah satu alasannya adalah karena KMB merugikan Indonesia.

Meskipun saat itu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS), tapi perundingan terkait bergabungnya Irian Barat ke negara kita masih cukup alot. Ini menjadi salah satu pemantik pembatalan Konferensi Meja Bundar.

Nah, dalam hal ini, Kabinet Djuanda masih konsisten dalam melanjutkan pembatalan KMB tersebut, sebagai bentuk komitmen dan dukungan penuh terhadap posisi Irian Barat.

Baca Juga: Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Latar Belakang dan Jalannya Perjanjian 

4. Memperjuangkan Irian Barat

Perjuangan Irian Barat diberlakukan setelah keputusan Musyawarah Nasional. Kebijakannya dalam memperjuangkan Irian Barat ia bawa dalam rapat PBB, dan mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan Dewan Nasional.

Meskipun integrasi Irian Barat baru terjadi setelah Kabinet Djuanda bubar, tapi Perdana Menteri Djuanda pada saat itu tetap berharap mendapatkan dukungan dari negara koalisi Indonesia karena Ir. Djuanda selalu berhasil menjaga hubungan internasional dan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tersebut.

5. Mempercepat Pembangunan

Sebenarnya, pembangunan yang dicanangkan di Kabinet Djuanda merupakan program lanjutan sejak Kabinet Ali Sastroamijoyo. Kebetulan, Ir. Djuanda juga yang merangcang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tersebut. Tapi, karena kondisi Indonesia yang cukup  mengkhawatirkan, program tersebut tidak berjalan lancar.

Harapannya sih, bisa dilaksanakan yaa saat Kabinet Djuanda berlangsung. Nyatanya, kondisinya agak tersendat juga karena masih chaos. Meskipun, berita baiknya, kabinet ini berhasil mengeluarkan Deklarasi Djuanda untuk menyatukan perairan Indonesia seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.

Nah, saat demokrasi terpimpin terjadi, diumumkanlah Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Hal itu sekaligus menjadi momen jatuhnya kabinet karya Djuanda. Meskipun begitu, kabinet Djuanda telah menorehkan prestasi yang sangat gemilang.

Baca Juga: Kehidupan Masyarakat Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

Buat tambahan pengetahuan kamu nih, jadi demokrasi terpimpin itu mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Kekuasaan Soekarno sebagai Presiden yang sangat besar, membuat demokrasi terpimpin menggusur demokrasi parlementer.

—

Ingin tahu dengan sistem pemerintahan masa Soekarno? Apa saja ya yang berhasil Soerkarno lakukan sebagai Presiden? Kamu bisa bertanya dan mendapatkan penjelasan lengkap di ruangbelajar! Kamu akan dijelaskan secara rinci oleh Master Teacher berpengalaman yang keren banget pokoknya~ 

Sumber Referensi:

Hartanto, H. (2005) Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia(1956-1965). Semarang: Universitas Negeri Semarang [Daring]. Tautan:https://123dok.com/document/nzw1ekvq-sejarah-pertentangan-soekarno-pengaruhnya-terhadap-kebijakan-politik-indonesia.html (Diakses 27 November 2020)

Setyawan, Ade Bagus. “Djuanda Kartawidjaya: Dari Menteri Hingga Perdana Menteri 1946–1959.” Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 2, Juli 2017: 273-288.

Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan

Sumber Foto:

Foto ‘Kabinet Djuanda’. [Daring]. Tautan: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/photo/?box=detail&id=261&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno (Diakses: 27 November 2020)

Artikel ini pertama kali dipublish 3 Oktober 2017, kemudian diperbaharui 27 November 2020 dan 23 April 2026.