APBN dan APBD: Pengertian, Fungsi & Pengaruhnya | Ekonomi Kelas 11

Apa sih yang terlintas di kepala kamu kalau kamu membaca kata “uang”? Bagi beberapa orang, tentu uang merupakan suatu hal yang sangat penting. Bayangkan saja, kalau kamu mau beli sesuatu tapi kamu nggak ada duit. Apa yang kamu rasakan?

Nah, adanya perasaan kekurangan uang yang terjadi secara terus-menerus, bisa mendorong seseorang untuk melakukan praktik korupsi saat dewasa. Wah, bisa gitu ya? Iya, karena merasa nggak cukup terus dan kurang bersyukur. Lebih parahnya lagi nih, kalo nanti orang ini duduk di suatu jabatan, eh malah dimanfaatin buat melakukan korupsi.

Nah, kamu tentu ingat kan, ada kasus korupsi yang cukup menghebohkan terkait penyaluran dana bantuan sosial pandemi yang dilakukan Menteri Sosial. Kira-kira kenapa ya dana APBN bisa dikorupsi? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Emang apa sih APBN itu? Fungsi dan tujuannya untuk apa? Nah, nanti selain membahas tentang APBN, kita juga tentunya bakal ngebahas tentang APBD. Penasaran?

Keep scroll ya, guys!

Baca Juga: Perusahaan Dagang: Ciri, Jenis, & Karakteristiknya

Pengertian APBN dan APBD

Apa sih itu APBN? APBN ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kalau APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ada dua pengertian yang bisa kita jadikan dasar untuk merumuskan pengertian APBN.

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Nah, dari pengertian dasar diatas tadi dapat kita simpulkan, APBN adalah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun.

Kalau APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat, nah pemerintah daerah baik di tingkat I (provinsi) maupun II (kota/kabupaten) juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Baca Juga: Apa Saja Tahap Pencatatan Akuntansi Perusahaan Jasa?

Perbedaan APBN dan APBD

Jadi apa perbedaan APBN dan APBD? Seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, perbedaan APBN dan APBD adalah dari lingkup cakupannya.

APBN adalah anggaran pendapatan berskala nasional atau negara. Sementara APBD, adalah anggaran berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Fungsi Serta Tujuan APBN dan APBD

APBN dan APBD itu kan disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu satu tahun dapat tercapai. Kebayang nggak sih kalo APBN dan APBD tersebut dikorupsi? Apa yang bakalan terjadi?

Yaa, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD tidak akan berjalan secara maksimal. Hmm, ngomong-ngomong tentang fungsi APBN dan APBD, ternyata ada enam fungsi, lho.

Baca Juga: Tahapan Pengikhtisaran Akuntansi pada Perusahaan Jasa

Berikut penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut ya, Guys!

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi ini menjadi dasar untuk negara/daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan.

2. Fungsi Perencanaan

APBN/APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan.

3. Fungsi Pengawasan

Nah, APBN/APBD juga menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum?

4. Fungsi Alokasi

Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyediaan barang publik (sektor pembangunan). APBN/APBD kan bersumber dari pajak, nah dialokasikan deh untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya apa? Yaaa, paling mudah sih adanya pembangunan MRT (Mass Rapid Transit).

5. Fungsi Distribusi

Artinya, dana yang akan digunakan itu nggak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja. Memang sih, saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tapi, lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua, bisa saja merasakan transportasi massal seperti Commuter Line atau bahkan MRT.

6. Fungsi Stabilisasi

Adanya APBN/APBD dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali.

Pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Begitu juga dengan tujuan APBD, yang akhirnya ya untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata.

Pengaruh APBN dan APBD Terhadap Perekonomian

APBN dan APBD tentunya punya pengaruh juga lho terhadap perekonomian. Pengaruh APBN dan APBD terdapat pada sektor moneter, neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh ini ada kaitannya juga dengan fungsi APBN dan APBD yang udah dibahas barusan.

Kayak gimana sih pengaruhnya?

Pengaruh APBN dan APBD terhadap sektor moneter

Kebijakan moneter kan kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar agar kestabilan ekonomi dapat terjaga. Nah, kebijakan moneter ini berkaitan dengan fungsi otorisasi yang dimiliki oleh APBN dan APBD.

Ketika fungsi otorisasi ini dijalankan, maka akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat, bergantung pada kebijakan moneter yang telah dibuat oleh Bank Sentral.

Pengaruhnya adalah, misal nih, bank sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka akan memicu terjadinya inflasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan mengurangi pengeluaran APBN (mengurangi belanja).

Baca Juga: Bagaimana Cara Menghitung Inflasi? | Ekonomi Kelas 11

Sebaliknya, jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, maka hal ini dapat memicu terjadinya deflasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menambah pengeluaran APBN (menambah belanja).

Pengaruh APBN dan APBD terhadap neraca pembayaran

Masih ingat neraca pembayaran? Kamu boleh baca-baca dulu ya artikelnya kalo rada lupa. Terus, apa pengaruh APBN dan APBD terhadap neraca pembayaran?

Di dalam neraca pembayaran, ada tiga kemungkinan ges. Pertama, terjadi defisit saat jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Kedua, kondisi berimbang saat jumlah pengeluaran sama dengan jumlah pendapatan. Ketiga, terjadi surplus saat jumlah pengeluaran lebih kecil dibandingkan pendapatan.

Dalam hal ini, APBN dan APBD berkaitan dengan transaksi penerimaan dan belanja hibah, serta pembiayaan luar negeri. Maksudnya gimana tuh?

Surplus neraca pembayaran dapat terjadi saat pemerintah menerima hibah dari luar negeri, sementara defisit dapat terjadi saat pemerintah melakukan  belanja hibah (memberikan hibah) ke luar negeri.

Selain itu, surplus neraca pembayaran dapat terjadi saat pemerintah memperoleh utang/pinjaman luar negeri, sementara defisit dapat terjadi saat pemerintah membayar utang/pinjaman luar negeri.

Pengaruh APBN dan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi

Terakhir, pengaruh APBN terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah ges, pertumbuhan ekonomi kan ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, APBN dan APBD dapat membantu peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Caranya, dengan memberikan bantuan berupa subsidi kepada produsen.

Hal ini dapat mengurangi biaya produksi, sehingga produsen dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Terus, pengaruhnya terjadi pertumbuhan ekonomi deh.

—

Nah, itu tadi penjelasan tentang kenapa sih APBN/APBD itu penting? Ternyata dari pengertian, fungsi, dan tujuannya saja sudah cukup menjelaskan kalau ternyata APBN dan APBD mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Supaya makin jago tentang pelajaran ekonomi, yuk belajar bersama guru privat Ekonomi terbaik di Ruangguru Privat Ekonomi! Belajar nggak cuma menyenangkan, tapi kamu juga bakal diajari konsepnya sampai paham!

Para pengajar di Ruangguru Privat juga sudah terstandarisasi kualitasnya, loh. Kamu juga bisa pilih nih, mau diajarkan secara langsung (offline) atau daring (online). Fleksibel, kan? Untuk info lebih lanjut, cuss klik link berikut!

Referensi:

Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga

Naik 14%, Utang Pemerintah Capai Rp 4.227,78 T di Juni 2018. Hendaru Purnomo. CNBC Indonesia (daring). Tautan: https://www.cnbcindonesia.com/market/20180717190800-17-24036/naik-14-utang-pemerintah-capai-rp-422778-t-di-juni-2018